1. Menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi NTB TA. 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2 ayat  (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan Hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon ;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon.

5. Memulihkan Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku.