1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Akad Pembiayaan

     Musyarakah Notariil Nomor 65 tanggal 26 Juli 2024 dan Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah

     Nomor 12898-3/31-XII/2025 tanggal 31 Desember 2025;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pengelolaan Pembiayaan

    Nomor 12898 berupa pencatatan, pembebanan, pendebetan dan perhitungan kewajiban yang tidak 

    transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

4. Menyatakan Tergugat wajib melakukan rekonsiliasi menyeluruh terhadap seluruh transaksi 

    Pembiayaan Nomor 12898 sejak pencairan sampai dengan tanggal putusan;

5. Menyatakan Tergugat wajib mempertanggungjawabkan perbedaan pencatatan pencairan sebesar 

    Rp2.000.000.000,00 dan Rp1.500.000.000,00 dengan selisih sebesar Rp500.000.000,00;

6. Menyatakan setiap pemotongan, pendebetan, pemindahbukuan atau pembebanan yang tidak dapat

     dibuktikan berdasarkan Akad, Addendum dan bukti transaksi yang sah tidak dapat dibebankan

     kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan/atau memperhitungkan sebagai pengurang

    kewajiban Penggugat setiap bagian dari Rp500.000.000,00 yang terbukti merupakan dana Penggugat

    yang telah dibebankan, dipotong atau digunakan tanpa dasar hukum yang sah;

8. Menyatakan seluruh pembayaran Penggugat yang terbukti telah diterima Tergugat wajib

    diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban Penggugat;

9. Menyatakan setiap pendebetan ganda biaya notaris dan/atau biaya lainnya yang terbukti tidak

    mempunyai dasar transaksi yang berbeda dan sah tidak dapat dibebankan kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat mengembalikan dan/atau memperhitungkan sebagai pengurang kewajiban

       Penggugat seluruh nominal pendebetan ganda yang terbukti tidak mempunyai dasar pembebanan

       yang sah;

11. Menghukum Tergugat membuka dan/atau menyerahkan seluruh dokumen pembiayaan

       sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan;

12. Menyatakan penguasaan fisik SHM Nomor 02576 tidak dengan sendirinya membuktikan lahirnya 

       Hak Tanggungan;

13. Menyatakan Tergugat wajib membuktikan dasar hukum penguasaan SHM Nomor 02576;

14. Menyatakan apabila Tergugat mendalilkan adanya Hak Tanggungan atas SHM Nomor 02576, 

      Tergugat wajib membuktikan APHT, pendaftaran Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan

       yang sah;

15. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mempertahankan 

       penguasaan dan/atau memperlakukan SHM Nomor 02576 sebagai jaminan tanpa dapat 

       membuktikan dasar kewenangan hukum yang sah;

16. Menyatakan Tergugat tidak berwenang menjual, mengalihkan, memindahtangankan, membebani

      atau memberikan kuasa untuk melakukan tindakan hukum terhadap SHM Nomor 02576 tanpa dasar

      kewenangan hukum yang sah;

17. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2026 tidak dapat dijadikan dasar sepihak oleh

      Tergugat untuk melakukan penjualan atau pengalihan SHM Nomor 02576 tanpa terlebih dahulu 

      terbukti adanya kewenangan hukum dari pihak yang memberikan kuasa;

18. Menghukum Tergugat menghentikan seluruh tindakan hukum terhadap SHM Nomor 02576;

19. Menghukum Tergugat mengembalikan SHM Nomor 02576 kepada pihak yang secara hukum berhak

      atas sertifikat tersebut apabila Tergugat tidak dapat membuktikan dasar hukum yang sah untuk tetap 

      menguasainya;

20. Menyatakan Tergugat wajib memperhitungkan seluruh pembayaran Penggugat dan melakukan

       koreksi terhadap setiap pembebanan yang terbukti tidak mempunyai dasar hukum;

21. Menghukum Tergugat membayar dan/atau mengembalikan kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp968.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), yang terdiri dari selisih pencairan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan selisih perhitungan B/M/S sebesar Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah), sepanjang berdasarkan hasil pembuktian dan rekonsiliasi dalam persidangan terbukti sebagai kerugian Penggugat, dengan ketentuan tidak terjadi penghitungan dua kali atas nominal yang sama;

22. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah lain yang menurut pertimbangan Majelis Hakim patut dan adil;

23. Menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan dan pembuktian di persidangan ditemukan adanya pendebetan ganda biaya notaris dan/atau biaya lainnya yang tidak mempunyai dasar transaksi yang sah, maka seluruh nominal yang terbukti dibebankan secara tidak sah wajib dikembalikan kepada Penggugat dan/atau diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban Penggugat, tanpa adanya penghitungan ganda atas kerugian yang sama;

24. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono.