DALAM POKOK PERKARA

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan hukum, PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menyatakan Penggugat berhak atas hak-hak yang belum dibayarkan yang besarannya adalah sebagai berikut :

Uang pesangon (11 tahun 10 bulan) x 9 kali upah (Rp. 5.005.000 X 9) = Rp. 45.045.000,-

(Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021).

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : Rp. 5.005.000,- X 4 = Rp. 20.020.000,-
Uang Penggantian Hak (UPH) : cuti yang belum diambil selama 12 hari : 12 x (5.005.000 : 25 ) = 12 x Rp. 200.000,- = Rp. 2.402.400,-
Gaji + upah terakhir bulan Januari 2025 Rp. 5.816.000,-

Denda keterlambatan membayar upah bulan Januari 2025 = 5.816.000,- X 50% = 2.908.000,- (Pasal 55 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan).
(Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah) : 5.816.000,- X 8,81% X 6 bulan (Maret s/d Agustus) = 512.389 X 6 = Rp. 3.074.337,-

Uang THR tahun 2025 Rp. 5.816.000,-
Kelebihan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan yaitu :

Gaji Pokok + tunjangan tetap X 2% = 105.300,- namun yang dibayarkan sesuai struk gaji terakhir adalah Rp. 192.192. Rp. 192.192 – 105.300,- = Rp. 86,892 setiap bulannya.

Rp. 86,892X 24 (2 tahun) = Rp. 2.085.408,-

Total = 45.045.000 + 20.020.000 +  2.402.400 + 5.816.000 + (2.908.000 + 3.074.337 {denda}) + 5.816.000 + 2.085.408 = Rp. 87.166.545 (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah proses = 6 Bulan X Rp. 5.005.000,-  Rp. 30.030.000,-
Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik PT. WISATA ALAM SAMUDERA.
Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;
Memerintahkan tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)