1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; 

3. Menyatakan SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI ATAU UANG PENSIUNAN Milik PARA KONSUMEN yang diberikan kepada TERGUGAT.1 dinyatakan Tidak Berlaku lagi.

4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT.1 dengan tidak mentaati Surat Penarikan Kuasa dari PARA KONSUMEN merupakan Perbuatan yang melanggar ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Sebagaimana diatur Pada Pasal 46 ayat  1, Ayat 2,  sehingga TERGUGAT.1 dapat dikenakan Sangsi sebagaimana di sebutkan Pada Ayat:

(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembatasan layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

c. pembekuan   layanan dan / atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; 

e. denda administratif

f. pencabutan izin layanan

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) sampai dengan huruf (g) dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a). 

(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (e) dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

5. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT.2; TERGUGAT.3; TERGUGAT.4; TERGUGAT.5; TERGUGAT.6 dan TERGUGAT.7 telah Melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 32 ; Pasal 36 ; Pasal 44 ; Pasal 45 ; dan Pasal 46

6. Menyatakan TERGUGAT.2 ; TERGUGAT.3; TERGUGAT.4; TERGUGAT.5; TERGUGAT.6 dan TERGUGAT.7 dikenakan Sangsi sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan pada :

1). Pasal 32 ayat 4, 5,6,7 atau

2). Pasal 36 ayat 4,5,6,7 atau

3). Pasal 44 ayat 8,9,10 atau

4). Pasal 45 ayat 5, 6, 7, 8 atau

5). Pasal 46 ayat 3,4,5,6

7 menyatakan PARA TERGUGAT untuk membayar Tanggung Renteng terhadap pengeluaran atau ongkos ongkos yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dengan rincian sbb:

1). Biaya Transportasi Jawa tengah ke Lombok PP Rp 15.000.000,-

2) Biaya Transportasi Pemeriksaan di Lombok 5 hr Rp    5.000.000,-

3) Biaya Panjar GUGATAN PN.MATARAM Rp    1.750.000,-

4). Biaya Materai 20 lb  @ Rp.10.000.000,-                      Rp        200.000,-

5). Biaya Sewa Mobil 5 Hari a@Rp 500.000,-                Rp     2.500.000,-

TOTAL PENGELUARAN PENGGUGAT SEBESAR      Rp  24.450.000,-

                         (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

8. menyatakan para TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini 

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad)